BENTUK NEGARA: AL JAZAIR,LIBYA,IRAK,IRAN,ARAB SAUDI,MESIR,MAROKO

BENTUK NEGARA: AL JAZAIR,LIBYA,IRAK,IRAN,ARAB SAUDI,MESIR,MAROKO.
Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah: Hukum Tata Negara Islam Kontemporer
Dosen pengampu: Gugun El Guyanie

__
_____
___

 

Disusun oleh:
Nurlita handayani 13370097

JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

1.    AL JAZAIR

Nama resmi: Democratic and Popular Republic of Algeria [Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah].

Jenis kekuasaan: Republik (Demokrasi)

Bentuk negara: Kesatuan.

Aljazair terbagi ke dalam 48 wilayah (setara propinsi), 567 dairates (wilayah setingkat di bawah propinsi), dan 1540 munisipal (wilayah setingkat di bawah dairates. Setiap wilayas dipimpin seorang wali yang diangkat oleh Presiden. Wali adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Di setiap wilayah ada Dewan Rakyat yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Setiap wilayah mengalami otonomi finansial. Di level lokal (misalnya munisipal) dikepalai oleh Presiden Aljazair terpilih bersama dengan Dewan Rakyat yang dipilih setiap 5 tahun. 

2.    MESIR

Nama resmi: Arab Republik of Egypt [Jumhuriyat Misr al-Arabiyah]

Jenis kekuasaan: Republik (konsolidasi demokrasi)

Bentuk negara: Kesatuan (sentralis). Wilayah Mesir terdiri atas 26 gubernuran (disebut Muhafazat setara propinsi) yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh Presiden. Kendati pemerintahan di tiap lokal ada, tetapi derajat otonominya terbatas akibar peran pemerintah pusat yang sangat besar.

Sistem pemerintahan: Hybrid. Presiden pada esensinya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan Menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada People's Assembly baik secara langsung maupun tidak langsung.

Parlemen: Bikameral [Parlemen terdiri atas (1) Majlis al-Shura yang fungsinya secara tradisi adalah selaku badan konsultatif dengan sekurangnya 150 kursi dengan mana 1/10-nya ditunjuk oleh Presiden untuk masa bakti 6 tahun; (2) People's Assembly dipilih lewat Pemilu langsung dan terdiri atas 454 orang. Consultative Assembly berdiri tahun 1980, di mana ia terdiri atas 264 anggota dengan ketentuan 2/3 dipilih lewat Pemilu langsung sementara 1/3 diangkat oleh Presiden]. Perubahan-perubahan di Mesir masih terus berjalan.

3.    LIBYA

Nama resmi: Libya

Jenis kekuasaan: Republik

Bentuk negara: Kesatuan. Libya terdiri atas wilayah-wilayah gubernuran yang disebut Shabiyat. Masing-masing gubernuran memiliki People's Congress dan People's Committee-nya sendiri-sendiri. Shabiyat-shabiyat Libya adalah: Al-Butnan, Al-Jabal al-Akhdar, Al-Jabal al-Gharbi, Al-Jafarah, Al-Jufrah, Al-Kufrah, Al-Marj, Al-Marqab, Al-Wahat, An-Nuqat al-Khams, Az-Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah, Murzuq, Nalut, Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al-Hayat, dan Wadi ash-Shati.

Sistem pemerintahan: Parlementer. Kabinet harus disetujui oleh National Congress. Masih dalam masa transisi.

Parlemen: Unikameral (National Congress). 

4.    MAROKO

Nama resmi: Kingdom of Morocco [Al Mamlakah al Maghribiyah]

Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional.

Bentuk negara: Kesatuan (desentralis). Wilayah Maroko terbagi-bagi atas wilayah-wilayah yang masing-masing memiliki otonomi lokal seperti region, prefektur, propinsi, serta komunitas-komunitas urban dan rural. Terdapat 16 region di Maroko [Grand Casablanca, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, Fes-Boulemane, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Guelmim-Es Smara, Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Meknes-Tafilalet, Oriental, Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Souss-Massa-Draa, Tadla-Azilal, Tanger-Tetouan, dan Taza-Al Hoceima-Taounate] di mana masing-masing region bersifat lintas propinsi dan prefektur. Komunitas-komunitas rural punya otonomi finansial. Terdapat pemilu di tingkat lokal.

Sistem pemerintahan: Semi-presidensil.

Parlemen: Bikameral (House of Representatives + House of Counselors). House of Representatives terdiri atas 325 anggota terpilih (30 kursi diperuntukkan bagi perempuan). House of Counselors terdiri atas 270 anggota yang dipilih untuk masa bakti 9 tahun.

5.    ARAB SAUDI

Nama resmi:  Kingdom of Saudi Arabia [Al Mamlakah al-Arabiya as-Suudiyah ]

Jenis kekuasaan: Monarki (Transisi ke arah Konstitusional sejak 2002) ---- Konstitusi Arab Saudi adalah Al Quran dan Sunnah. Hukum dasar negara adalah Syariah Islam. Dalam aplikasi pemerintahan, Raja menjadi sumber otoritas bagi setiap otoritas politik yang ada di Arab Saudi. Raja juga berhak menafsirkan hukum setelah menjalani sejumlah konsultasi dan menjalin konsensus. Konsultasi dan konsensus ini juga menjadi dasar hukum di bawah Syariah. Menurut hukum dasar Arab Saudi tahun 1992, terdapat sekurangnya 4 otoritas (subordinat raja) di dalam negara: Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama.

Bentuk negara: Kesatuan (Sentralis)

Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja) Raja selain selaku kepala negara, ia juga merupakan perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra mahkota. Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota bahkan dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan. Dewan Menteri bertindak selaku legislatof dan eksekutif pelaksana raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz. Majlis asShura adalah dewan konsultatif. Anggotanya sekitar 120 orang. Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja. Anggota majelis ini pun diangkat dan diberhentikan oleh raja. Di Indonesia, majelis ini mirip Wantimpres. Lembaga pengadilan (yudikatif) menurut hukum dasar Arab Saudi haruslan independen. Kepala pengadilan biasanya berasal dari bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab. Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya juga menjadi Grand Mufti. Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh Raja. Ulama adalah lembaga yang ada dalam hukum dasar Arab Saudi yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum Islam yaitu Ijma (konsensus) dan Shura (Konsultasi). Anggota Ulama terdiri atas keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai oleh Grand Mufti.

Parlemen: Unikameral (Council of Ministers) Sebenarnya Council of Minister (CoM) bukanlah parlemen layaknya di negara-negara demokrasi a la Barat. Ia lebih mirip "quasi-legislative" dan tidak primus interpares dengan raja. Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz. 

6.    IRAN

Nama resmi: Islamic Republic of Iran [Jomhuri-ye Eslami-ye Iran]

Jenis kekuasaan: Republik (Islam) Jenis kekuasaan ini berlangsung sejak 1979 ketika berlangsung Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang menjungkalkan Dinasti Pahlevi. Iran (dahulu Persia) ditaklukan kalangan Arab tahun 640, dan selama 850 tahun berada di bawah kekuasaan dinasti non Persia. Hal ini berubah tahun 1502 ketika Dinasti Safawi beroleh kekuasaan dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi kerajaan. Tahun 1736 kekuasaan beralih ke tangan Dinasi Qajar. Pasca Perang Dunia I (12 Desember 1925) Dinasti Pahlevi mengambil alih kekuasaan negara dan berkuasa hingga 1979. Menurut Article 56 konstitusi Iran menyatakan "... absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He Who has made man master of his own social destiny." Akibatnya, seluruh regulasi dan produk perundang-undangan harus dikonfirmasi dengan Islam. Dewan yang difungsinya khusus memperhatikan hal ini adalah Shora-ye Negahban atau Guardian Council (GC). Dan, hingga masa kedatangan Imam Mahdi (Imam ke-12) menjadi tugas vali-ye faqih (Supreme Leader) untuk memimpin rakyat, sebagai pemimpin tertinggi Iran.

Bentuk negara: Kesatuan

Sistem pemerintahan: Presidensil [Supreme Leader]. Struktur kuasa tertinggi di Iran ditempati oleh Supreme Leader (SL).

Parlemen: Unikameral (Majles-e-Shura-ye-Eslami) ---- Di dalam bahasa Inggris parlemen Iran disebut The Islamic Consultative Assembly (TICA). TICA terdiri atas 270 anggota. Yang menarik, 5 diantaranya dipilih dari minoritas agama yang ada di Iran yaitu Zoroaster, Yahudi, dan Kristen. Anggota TICA dipilih secara luber. Syarat jadi anggota TICA adalah beragama Islam, berkebangsaan Iran, terpelajar, usia antara 30 - 75 tahun, loyal pada Republik Islam Iran, serta memiliki kesehatan mental dan fisik. Pemilu TICA diawasi oleh GC dan parlemen. Anggota TICA tidak boleh rangkap jabatan di eksekutif. TICA juga memberi persetujuan atas Dewan Menteri yang disusun oleh Presiden. Secara umum, peran pengawasan TICA atas presiden mirip dengan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil dunia lainnya. 

7.    IRAK

Nama resmi: Republic of Iraq  [Jumhuriyat al-Iraq / Komar-i Eraq]

Bentuk negara: Federasi

Sistem pemerintahan: Parlementer

Parlemen: Bikameral (Council of Representatives + Federation Council)

Irak dibagi kedalam 18 governorat (atau provinsi) (bahasa Arab: muhafadhat, tunggal - muhafadhah, bahasaKurdi: Pârizgah). Governorat dibagi lagi kedalam sejumlah qadhas (atau distrik).